PERATURAN KETATANEGARAAN DI INDONESIA PADA ZAMAN PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA

Posted on Updated on

PERATURAN KETATANEGARAAN DI INDONESIA
PADA ZAMAN PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA
(“Indonesische Staatsregeling”, disingkat IS)

Disebutkan namanya “Regeeringsreglement” dengan singkatan “RR”, kemudian s.d.u.t. dengan Ind. S. 1925-415 jo. 577 sebutan namanya menjadi “Staatsinrichting van Ned. Ind.” dan terakhir s.d.u.t. S. 1925-447 sebutan namanya menjadi “Ind. Staatsregeling”, disingkat ISR, di mana diumumkan kembali naskah secara menyeluruh dengan nomor urut pasal-pasalnya seperti yang sekarang ini yang mulai berlaku sejak 1 Jan. 1926.
Anotasi:
IS tidak dimuat seluruhnya di sini, melainkan hanya beberapa pasal seperti yang tersebut di bawah ini, yang dianggap berguna sebagai referensi dalam praktek.
Pasal 131
(1) Hukum-hukum perdata, dagang dan pidana, begitu pula hukum acara perdata dan pidana, diatur dengan “undang-undang” (ordonansi), dengan tidak mengurangi wewenang yang diberikan oleh atau berdasarkan undang-undang kepada pembentuk perundang-undangan pidana. Pengaturan ini dilakukan, baik untuk seluruh golongan penduduk atau beberapa golongan dari penduduk itu ataupun sebagian dari golongan itu, ataupun baik untuk bagian-bagian dari daerah secara bersama maupun untuk satu atau beberapa golongan atau bagian dari golongan itu secara khusus.
(2) Dalam ordonansi-ordonansi yang mengatur hukum perdata dan dagang ini:
a. untuk golongan Eropa berlaku (dianut) undang-undang yang berlaku di Negeri Belanda, dan penyimpangan dari itu hanya dapat dilakukan dengan mengingat baik yang khusus bertaku menurut keadaan di Indonesia, maupun demi kepentingan mereka ditundukkan kepada peraturan perundang-undangan menurut ketentuan yang sama bagi satu atau beberapa golongan penduduk lainnya; untuk orang-orang Indonesia, golongan Timur Asing atau bagian-bagian dari golongan-golongan itu, yan merupakan dua golongan dari penduduk, sepanjang kebutuhan masyarakat megnghendaki, diberlakukan baik ketentuan perundang-undangan untuk golongan Eropa, sedapat mungkin dengan mengadakan perubahan-perubahan seperlunya, maupun ketentuan perundang-undangan yang sama dengan golongan Eropa, sedangkan untuk hal-hal lain yang belum diatur di situ, bagi mereka berlaku peraturan hukum yang bertalian dengan agama dan adat-kebiasaan mereka, yang hanya dapat menyimpang dari itu, apabila temyata kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat menghendakinya. (ISR. 163; S. 1882-152; S. 1917-129, 130; S. 1924-556; S. 1931-53 jo. 177.)
(3) Dalam ordonansi-ordonansi yang mengatur hukum pidana, hukum seats perdata dan hukum acara pidana, bila hal itu berlaku secara khusus untuk golongan Eropa, dianut undang-undang yang berlaku di Negeri Belanda, akan tetapi dengan perubahan-perubahan yang diperlukan yang disebabkan oleh keadaan khusus di Indonesia; bila karena penerapan atau penundukan diri kepada peraturan umum yang berlaku sama bagi golongan lain atau sebagian dari golongan itu, barulah undang-undang itu diberlakukan bila terdapat persesuaian dengan keadaan yang khusus itu.
(4) Orang-orang Indonesia dan golongan Timur Asing, sepanjang mereka belum ditundukkan kepada peraturan yang sama bagi golongan Eropa, berhak untuk menundukkan diri secara ke’scluruhan atau sebahagian, untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum perdata dan hukum dagang untuk golongan Eropa yang sebetulnya tidak berlaku bagi mereka itu. Penundukan diri kepada hukum Eropa ini beserta akibat-akibat hukumnya diatur dengan ordonansi. (ISR. 163-1 S. 1917-12, 528jo. S. 1926-360.)
(5) Ordonansi-ordonansi yang disebutkan dalam pasal ini berlaku hanya di daerah-daerah di mana orang-orang Indonesia diberi kebebasan untuk menggunakan hukum acaranya sendiri dalam berperkara, bila penerapannya dapat disesuaikan dengan keadaan setempat. (S. 1932-80.)
(6) Hukum perdata dan hukum dagang yang sekarang berlaku bagi orang-orang Indonesia dan golongan Timur Asing masih tetap berlaku selama belum diganti dengan ordonansi-ordonansi seperti yang disebutkan dalam ayat (2) b seperti tersebut di atas. (ISR. 134, 163.)
Pasal 134
(1) Semua perselisihan mengenai hak milik dan hak-hak lainnya yang timbul karenanya, tagihan utang atau perkara perdata lainnya, merupakan perkara yang untuk penyelesaiannya harus dikemukakan di pengadilan (melalui kekuasaan kehakiman). (RO. 2.)
(2) (s.d.u. dg.S. 1929-221jo. 487.) Akan tetapi perkara perdata antarasesama orang Islam, bila hukum adat mereka menghendakinya, dapat diselesaikan di pengadilan agama, sepanjang hal itu tidak ditentukan lain oleh ordonansi. (RO. 3; ISR. 163; S. 1882-152, 153; S. 1931-53 jo. 177; S. 1911-633.)
Pasal 142.
Rahasia yang dipercayakan kepada Jawatan Pos dan badan angkutan surat-surat pos lainnya tidak dapat diganggu gugat, kecuali atas perintah hakim dapat digugat dalam hal-hal seperti yang ditentukan dalam ordonansi. (S. 1893-240 jo. S. 1923-317; KUHP 430 dst.; Sv. 91; F. 13 dst.)
Pasal 143.
Siapa pun tidak dapat dituntut karena pidana atau dijatuhi hukum pidana karenanya, kecuali dengan cara-cara dan dalam hal-hal yang disebutkan dalam perundang-undangan umum. (AB. 26; KUHP. 1; Sv. 370; IR. 294; RBg. 661.)
Pasal 144.
Tidak ada hukuman pidana yang mengakibatkan seseorang kehilangan hak asasinya (burgerlijke dood) atau kehilangan semua haknya dalam hukum keperdataan. (KUHPerd. 3.)
Pasal 145.
Untuk setiap pelanggaran atau kejahatan tidak dapat dijatuhi hukum pidana dengan melakukan sitaan atas barang-barang milik seseorang yang dikalahkan dalam perkara.
Pasal 163.
(1) Bila ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini, peraturan umum dan verordening lainnya, reglemen, pemeriksaan polisi dan peraturan administrasi berbeda-beda yang digunakan untuk golongan Eropa, orang Indonesia dan golongan Timur Asing, berlakulah pelaksanaan-pelaksanaan seperti berikut.
(2) Ketentuan-ketentuan untuk golongan Eropa berlaku bagi:
semua orang Belanda;
semua orang yang tidak termasuk dalam no. 10 yang berasal dari Eropa;
30. semua orang Jepang dan selanjutnya semua pendatang dari luar negeri yang tidak
termasuk dalam no. 10 dan 20 yang di negeri-asalnya berlaku bagi mereka hukum keluarga yang pada dasamya mempunyai asas-asas hukum yang sama dengan hukum keluarga Belanda;
40. anak-anak yang sah atau yang diakui sah berdasarkan undang-undang di Indonesia beserta keturunan-keturunan dari orang-orang seperti yang disebutkan dalam no. 20 dan 30.
(3) Ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi orang-orang Indonesia, kecuali bagi orang-orang Kristen-Indonesia yang keadaan hukumnya telah ditetapkan dengan ordonansi, berlaku bagi semua orang yang termasuk penduduk asli Indonesia dan yang tidak mengalihkan status hukumnya ke golongan lain dari penduduk asli Indonesia, dan termasuk mereka yang merupakan golongan lain dari penduduk asli Indonesia akan tetapi telah membaurkan diri dalam penduduk asli Indonesia.
(4) Ketentuan-ketentuan untuk golongan Timur Asing, kecuali yang status hukumnya telah ditetapkan dalam ordonansi bagi mereka yang memeluk Agama Kristen, berlaku bagi semua orang yang tidak memenum unsur-unsur seperti yang disebutkan dalam ayat (2) dan (3) pasal ini.
(5) Dengan persetujuan Raad van Indonesia, Gubernur Jenderal berwenang untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan untuk golongan Eropa bagi mereka yang tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas. Pernyataan berlakunya ketentuan-ketentuan ini bagi mereka, berlaku pula demi hukum bagi anak-anak mereka yang sah yang dilahirkan kemudian dan anak-anak mereka yang sah berdasarkan undang-undang dan keturunan-keturunan lanjutan mereka. (S. 1883-192.)
(6) Setiap orang berdasarkan peraturan yang ditetapkan dalam ordonansi dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk ditetapkan dalam kategori mana orang itu berada.
Zaman Jepang 1942
Pada masa ini Indonesia dibagi menjadi 2 bagian wilayah yaitu :
1.Indonesia bagian timur berkedudukan di makasar dan dikuasai oleh angkatan laut jepang.
2.Indonesia bagian barat berkedudukan di jakarta dan dikuasai angkatan darat jepang.
Undang-undang yang diberlakukan oleh orang jepang di indonesia adalah osamu serai uu no 1 tahun 1942 menyatakan bahwa hukum-hukum yang ada sebelumnya diberlakukan tetap asal tdak bertentangan peraturan bala tentara jepang, hukum ini disebut hukum peralihan karena dalam kentyatan nya yang dipakai hukum lama yaitu Is.
A. Jurisprudensi ( Keputusan Hakim )
Yang menjadi peraturan pokok yang pertama pada zaman Hindia Belanda dahulu ialah Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia yang di singkat A.B ( Ketentuan – ketentuan umum tentang Peraturan perundangan untuk Indonesia ).
A.B. ini dikeluarkan pada tanggal 30 April 1847 yang termuat dalam Staatblad 1847 No.23 dan hingga saat ini masih berlaku berdasarkan pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan : “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”.
Menurut pasal 22 A.B. : “ de regter,die weigert regt te spreken onder voorwendsel van stilzwijgen,dusterheid der wet kan ult hoofde van rechtswijgering vervolgd worden” yang artinya : “Hakim yang menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perundangan yang bersangkutan tidak menyebutkan,tidak jelas atau tidak lengkap,maka ia dapat di tuntut karna menolak mengadili”
Dari ketentuan pasal 22 A.B. ini jelaslah,bahwa seorang Hakim mempunyai hak untuk membuat peraturan sendiri untuk menyelesaikan suatu perkara.Dengan demikian,apabila Undang-Undang ataupun kebiasaan tidak memberi peraturan yang dapat dipakainya untuk menyelesaikan perkara itu,maka hakim haruslah membuat peraturan sendiri.
Keputusan Hakim yang berisikan suatu peraturan sendiri berdasarkan wewenang yang diberikan oleh pasal 22 A.B.menjadilah dasar keputusan Hakim lainnya/kemudiannya untuk mengadili perkara yang serupa dan keputusan hakim tersebut lalu menjadi sumber hukum pengadilan.Dan Keputusan Hakim yang demikian disebut hukum Jurisprudensi.
Jadi Jurisprudensi ialah keputusan Hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenal masalah yang sama.
Ada dua macam Jurisprudensi :
1. Jurisprudensi tetap.
2. Jurisprudensi tidak tetap
Adapun yang di sebut Jurisprudensi tetap ialah keputusan Hakim yang terjadi karena rangkaian keputusan serupa dan yang menjadi dasar bagi pengadilan (Standar-arrestea) dalam mengambil mengambil keputusan.
Seorang Hakim mengikuti keputusan hakim yang terdahulu itu karena ia sependapat dengan isi keputusan tersebut dan lagi pula dipakai hanya sebagai pedoman dalam mengambil sesuatu keputusan mengenai suatu perkara yang serupa.Jadi jelaslah bahwa Jurisprudensi adalah juga sebagai sumber Hukum tersendiri.

B. Penutup dan Kesimpulan
Dari berbagai pemaparan yang telah diuraikan di atas dan dengan memperhatikan setiap penjelasan yang telah dijelaskan baik sistem hukum di Indonesia pada masa penjajahan Belanda maupun Jepang serta penjelasan yang meliputi pengertian tentang Jurisprudensi dan penjelasannya,maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Dalam ordonansi-ordonansi yang mengatur hukum pidana, hukum seats perdata dan hukum acara pidana, bila hal itu berlaku secara khusus untuk golongan Eropa, dianut undang-undang yang berlaku di Negeri Belanda, akan tetapi dengan perubahan-perubahan yang diperlukan yang disebabkan oleh keadaan khusus di Indonesia; bila karena penerapan atau penundukan diri kepada peraturan umum yang berlaku sama bagi golongan lain atau sebagian dari golongan itu, barulah undang-undang itu diberlakukan bila terdapat persesuaian dengan keadaan yang khusus itu.
2. Pada masa penjajahan Belanda mengatur hukum-hukum yang dikenakan kepada warga pribumi dan selain pribumi.
3. Pada masa penjajahan oleh Jepang Indonesia dibagi atas Dua :
a.Indonesia bagian timur berkedudukan di makasar dan dikuasai oleh angkatan laut jepang.
b.Indonesia bagian barat berkedudukan di jakarta dan dikuasai angkatan darat jepang.
4. Hukum yang diberlakukan adalah pada masa penjajahan oleh Jepang adalah osamu serai uu no 1 tahun 1942 menyatakan bahwa hukum-hukum yang ada sebelumnya diberlakukan tetap asal tdak bertentangan peraturan bala tentara jepang, hukumi ni dsebut hukum peralihan karena dalam kentyatan nya yang dipakai hukum lama yaitu IS.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s